Foto/Net  

nusakini.com - Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan, tentang pemindahan Ibukota harus secara cermat melihat fakta-fakta yang ada, dan harus secara cermat memperhatikan dampak pertumbuhan dan perkembangan Ibukota.

“Ini bukan soal perasaan, ini adalah soal rasional. Berbicara terkait Ibukota harus secara rasional, karena ini terkait dengan pintu terdepan negara yang kita cintai. Ibukota merupakan etalase paling depan, maka kita harus tempatkan etalase itu sebagai yang terbaik, karena itu adalah wajah negara kita,” ucap Johnny di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/04/2017).

Ada aspek-aspek yang terkait dengan Undang-Undang, lanjutnya, Ibukota merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat dan aturan secara khusus.

“Ibukota menjadi tempat tinggalnya para pejabat tinggi negara, Presiden dan semua lembaga negara, bahkan menjadi tempat bermukimnya pejabat-pejabat tinggi negara asing, Duta Besar dan konselor lain. Oleh karenanya harus di treat secara khusus dan penting,” tandasnya.

• Wamendagri: Musrenbang Papua Barat Tahun 2024 Jadi Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat
• Buka Musrenbang Provinsi Papua Barat, Wamendagri Ingatkan Pentingnya Sukseskan Pilkada Serentak
• BPSDM Kemendagri Dukung Peningkatan Kapasitas ASN melalui Diklat di DOB Papua
• Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
• Kerja Sama dengan Koso Nippon, BSKDN Kemendagri Harap Daerah Terapkan Review Program

Johnny juga mengatakan, dalam memindahkan Ibukota ada satu budget yang harus disediakan untuk memenuhi itu, oleh karenanya harus dilihat dahulu bagaimana inefisiensi di Ibukota selama ini. Selama 10 tahun terakhir, inefisiensi Ibukota mencapai ribuan triliun, perbandingkan dengan memindahkan Ibukota.

“Kalau ternyata inefisiensinya ternyata jauh lebih besar daripada pemindahan Ibukota itu, maka rasional untuk dipindahkan. Fakta lainnya adalah masalah tata ruang Ibukota, dimana terjadi kelebihan jumlah penduduk. Tanpa ada tata ruang dan kebijakan-kebijakan visioner atau out look nya bagus, maka Jakarta ini jalan kaki saja sudah macet,” ucapnya.

Terkecuali ada satu kebijakan bisa mengatur bagaimana pertambahan penduduk dan ruang gerak penduduk, serta syarat-syarat kehidupan penduduk dan pelayanan administrasi yang baik dilakukan dengan betul dan itu high cost, tambahnya.

“Saat ini pemerintah mencarikan alternatif pemecahan masalah Ibukota, salah satu alternatifnya adalah dengan memindahkan Ibukota. Kalau dikalkulasi secara ekonomis dan perspektif jangka panjang, maka rasional untuk kita pindahkan Ibukota dan pelayanan pemerintahan," tegasnya.

Namun kata politikus Nasdem itu, ada beberapa catatan, pemindahan Ibukota jangan mengganggu jalannya pemerintah dan pelayanan publik serta harus terencana dengan baik, memilih lokasi pemindahan dengan berbagai macam syarat. Dari Komisi XI, biaya dengan jangka panjang operasional yang lebih efisien. "Jika kita pindahkan Ibukota, maka harus dipastikan bahwa pelayanan publik akan lebih baik dari Ibukota sebelumnya," pesannya. (p/mk)